Jumat 16 Sept22, Media Haluoleo (MH) - RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO ;
1. Cakupan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga masih jauh dari target yang ditentukan, yakni berdasarkan data Kementerian Kesehatan/Kemenkes, capaian vaksinasi booster baru mencapai 26,46 persen atau sekitar 62.091.264 orang, padahal program booster sudah berjalan sejak Januari 2022. Respon Ketua MPR RI:
A.Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, harus melakukan inovatif atau terobosan baru dalam program vaksinasi covid-19 guna mengejar cakupan vaksinasi dosis ketiga seiring menurunnya kondisi penyebaran virus korona, pentingnya vaksin dosis ketiga karena diinformasikan bahwa ada kemungkinan imunitas akan menurun pada awal tahun 2023, oleh karena itu vaksin booster untuk memperkuat imun tubuh.
B.Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, bekerjasama dengan pihak-pihak tentu untuk menempatkan gerai sentra vaksin di titik-titik yang ramai pengunjung atau strategis untuk didatangi, karena kurangnya gerai sentra vaksin di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab utama turunnya capaian vaksinasi covid-19 dosis ketiga.
C.Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, tetap mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi ketiga atau booster dan memperluas syarat-syarat mobilitas masyarakat dengan mensyaratkan vaksin booster dalam melakukan aktivitas, seperti perjalanan jauh ataupun masuk tempat-tempat publik, agar memperluas cakupan vaksinasi booster pada masyarakat.
D.Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memastikan jangka waktu kedaluwarsa stok vaksin, sehingga pendistribusian vaksin booster dapat digencarkan dan pelaksanaannya dipastikan berjalan sesuai target, dikarenakan adanya probabilitas muncul varian baru jika cakupan vaksinasi booster rendah dan tidak disiplinnya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
2. Kasus positif Covid-19 pada usia anak sekolah (7-18 tahun) mengalami kenaikan selama dua bulan terakhir yakni mencapai 22.980 kasus atau sekitar 33 persen. Respon Ketua MPR RI:
A.Meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan riset dan Teknologi segera merespon permasalahan kenaikan kasus Covid-19 pada usia anak tersebut, dengan mengevaluasi secara menyeluruh mulai dari sistem pengawasan terhadap protokol kesehatan di sekolah, khususnya penggunaan masker, sistem pembelajaran hingga cakupan vaksinasi Covid-19 bagi kelompok usia anak. Mengingat, apabila tiga hal tersebut telah diimplementasikan dengan baik maka kasus positif Covid-19 pada usia anak dapat lebih diminimalisir.
B.Meminta pemerintah melalui Kemendikbud Ristek untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) ditengah kenaikan kasus positif Covid-19 pada kelompok usia anak sekolah tersebut, sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih bijak dalam menentukan sistem pembelajaran yang baik saat pandemi bagi kelompok usia anak.
C.Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 hingga dosis _booster_ khususnya bagi kelompok rentan, termasuk usia anak sebagai agenda prioritas pemerintah. Mengingat percepatan vaksinasi ini diyakini efektif menekan fatalitas akibat Covid-19 serta dapat menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh.
D.Meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berkerja bersama pihak sekolah untuk berkomitmen tetap menggencarkan _skrining_ Covid-19 di sekolah, disamping melakukan pelacakan kontak sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah meluasnya kasus hingga mencegah klaster Covid-19 yang berasal dari lingkungan sekolah.
3. Titik tertinggi inflasi di tahun 2022 bisa mencapai 8,79 persen. Respon Ketua MPR RI:
A.Meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat/TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID memperkuat sinergi dan inovasi untuk menurunkan berbagai harga pangan pokok dan lainnya sebagai program pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan nasional, karena tren kenaikan inflasi saat ini, salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga pangan di pasaran.
B.Meminta kerja sama Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi di tahun 2022, diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan ke masyarakat separti BLT, disamping mencermati dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak/BBM.
C.Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan efektivitas subsidi penyangga sosial guna menjaga daya beli masyarakat, utamanya pada masyarakat yang berpotensi terdampak inflasi.
D.Meminta pemerintah dapat memperluas koordinasi antar daerah, secara berkala guna melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga, dan juga optimalisasi pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi, utamanya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM, agar mengendalikan inflasi beserta dampak yang mungkin ditimbulkan.
E.Menyarankan agar pemerintah mengoptimalisasiakan realisasi anggaran Belanja Tak Terduga/BTT dalam pengendalian inflasi, seperti pada Dana Alokasi Khusus/DAK dan Dana Transportasi Umum/DTU, termasuk untuk tambahan perlindungan sosial, Terimakasih. tutupnya
ED. (RZ)