OPINI, Media Haluoleo - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung adalah salah satu periistiwa politik sebagai manipestasi demokrasi. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat berarti rakyat memiliki kedaulatan menentukan kebijakan politik yang dilakukan oleh wakil rakyat bersama pemimpin yang telah dimandat atau diamanahkan melalui proses pemilihan kepala daerah untuk pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi.
Partisipasi rakyat sebagai pemilih sangat menentukan legitimasi dan kualitas wakil rakyat atau pemimpin yang dihasilkan. Pilihan rakyat berdasarkan penilaian rasional yang terukur dengan melihat kapasitas, integritas dan profesionalitas terhadap pemimpin tentu sangat bisa diharapkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Akan tetapi bila rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya terhadap calon pemimpin atas dasar emosional karena kepentingan sesaat akibat provokasi dan proses jual beli suara sebagai bentuk politik atau demokrasi transaksional, maka dapat diidentikan sebagai ‘kemaksiatan demokrasi’ dimana rakyat sebagai pemilih yang demikian diibaratkan ‘pelacur politik’ dan politisi yang mengandalkan uang atau isi tas dapat diidentikan sebagai ‘politisi hidung belang’ yang lebih cenderung menjadi ‘penikmat’ dan rakyat hanya dijadikan objek retorika.
Meski terus berulang, mereka juga tetap menerimanya sebagai sebuah tradisi kebiasaan. Seakan tak peduli bahwa mereka menggadaikan suaranya untuk lima tahun ke depan dengan sejumlah uang, sepaket sembako dan bantuan instan lainnya. Masa depan mereka gantungkan setinggi langit pada para calon pemimpin tanpa memahami kriteria hakiki pemimpin.
Saat pemimpin ingkar janji mereka melancarkan protes keras, tanpa merenungi proses yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi siapa sesungguhnya yang patut disalahkan? Semua salah. Ya pemimpin ya rakyat. Untuk itu mari kita belajar bersama akan politik Islam. Politik yang hanya menyandarkan pada Qur’an-Sunnah, iIjma sahabat dan Qiyas. Rakyat akan paham kriteria seperti apa pemimpin yang mesti dipilih. Sistem politik yang rusak dan benar dengan ukuran strandar yang benar pula.
Nama : Abdul Rajab
Nim : C1E121025
Prodi : Ilmu politik
Fakultas : ilmu sosial dan ilmu politik
