Dirjen Dukcapi Teguh Setyabudi menekankan jajarannya agar fokus menyusun annual workframe khusus program Pinjaman/Hibah Luar Negeri. (Foto: Dukcapil/Satrio).
Jakarta - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi meminta jajarannya tancap gaspol menuntaskan penyerapan DIPA 2023 di masing-masing Unit Kerja Eselon (UKE) II.
"Soal penyerapan anggaran ini mendapat perhatian besar dari Mendagri dan Sekjen Kemendagri. Jadi tolong teman-teman UKE II betul-betul memahami dan mengambil langkah percepatan penyerapan anggaran. Posisi kita belum menggembirakan dibanding komponen Kemendagri lainnya," pesan Dirjen Teguh dalam Rapat Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UKE II lingkup Ditjen Dukcapil Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Teguh memasang target penyerapan sebesar 99,84 persen tahun ini, atau minimal sama seperti TA 2022 sebesar 99,73 persen. "Sekecil apapun anggaran potensi sisa, sepanjang masih bisa direvisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka lakukanlah sepanjang sifatnya bukan pemborosan tapi memang kita butuhkan. Cermati betul-betul jangan sampai ada anggaran kecil tersisa apalagi yang besar," kembali ia mewanti-wanti.
Sebelumnya, Plh Sesditjen Dukcapil Adel Trilius mengungkapkan, per tanggal 4 Desember 2023 kinerja anggaran tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp 852.633.609.000 dapat direalisasikan 82,27 persen atau sebesar Rp 701.469.341.472. Namun Adel mengaku optimistis pada pekan ketiga Desember 2023, anggaran yang dapat diserap mencapai lebih 99 persen.
Adapun peringkat realisasi di setiap UKE II adalah sebagai berikut: Direktorat Dafdukcapil 98,16 persen, Direktorat Bina Aparatur Dukcapil 86,49 persen, Setditjen 85,31 persen, Direktorat IDKD 80,25 persen, Direktorat PIAK 77,16 persen, dan Direktorat IDKN 23,82 persen.
"Masih terdapat outstanding kontrak posisi per 1 Desember 2023 sebesar Rp161.278.127.570. Total serapan Ditjen Dukcapil jika diasumsikan outstanding kontrak terealisasi besarannya Rp826.235.207.024 atau 96,90 persen," jelas Adel.
Untuk tahun anggaran 2024, Ditjen Dukcapil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp804.942.775.000. Jumlah ini naik 23,01 persen dibandingkan pagu awal TA 2023 sebesar Rp619.735.136.000. Selain anggaran rupiah murni yang berasal dari APBN, juga terdapat sumber pembiayaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia.
Dirjen Teguh kembali mengungkapkan pesan Mendagri Tito Karnavian ketika menyerahkan DIPA 2024. Yaitu setiap UKE I di lingkup Kemendagri agar melakukan langkah percepatan dengan target realisasi penyerapan 99 persen. "Untuk Ditjen Dukcapil, Pak Menteri berpesan mempercepat anggaran kegiatan PHLN yakni penguatan Administrasi kependudukan dan Digital ID untuk mendukung pelayanan yang inklusif dan transformasi digital di Indonesia.
Dirjen Teguh menekankan jajarannya agar fokus menyusun annual workframe khusus program PHLN. "Harus fokus, sebab kalau tidak potensi masalah sangat besar seperti keterlambatan kontraktual, kesalahan pelaporan dan seterusnya. Apalagi kegiatan ini dibatasi hingga tahun 2027. Jangan sampai berkah menjadi musibah, maka tolong kita semua harus kompak. Jika ada kelemahan tolong segera sampaikan untuk kita bahas bersama," tandas Dirjen Teguh.
Demikian halnya dengan kegiatan yang bersumber dari PNBP agar tidak overlap atau tumpang tindih dengan kegiatan yang dibiayai PHLN. "Pemanfaatan PNBP ditekankan pada program dan kegiatan yang sifatnya penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada lembaga pengguna swasta yang berbayar maupun kepada kementerian/non kementerian dan lembaga OPD di daerah. Tolong dicermati betul oleh jajaran IDKN dan IDKD."
Pada bagian lain, Dirjen Teguh tak lupa berpesan soal pengadaan blanko KTP-el sebanyak 22 juta keping agar segera dilaksanakan pada Desember tahun ini juga. Sehingga pada Januari 2024 sudah tersedia blanko KTP-el. "Jangan sampai ada isu ketiadaan blanko."
Selanjutnya, terkait inovasi pelayanan harus tetap diusahakan di setiap bagian UKE II. "Birokrasi itu ruhnya adalah inovasi. Menjawab tantangan zaman itu dengan inovasi. Jangan sampai kita mandeg atau mundur ke belakang karena tidak ada inovasi terbaru dalam pelayanan kepada masyarakat," demikian Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memungkasi arahannya.