Kinerja Good Corporate Governance (GCG) atau transparansi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan terus disorot.
Kali ini perhatian itu datang dari Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno yang menginginkan agar atmosfer kolutif di LPEI bisa segera dibersihkan.
"Mudah-mudahanan atmosfir kolutif yang selama ini mendera LPEI dapat segera dibersihkan," kata Hendrawan, Selasa (5/12/2023).
Ditambahkan, direksi LPEI yang baru juga diharapkan bisa mengambil langkah-langkah korektif dan solutif yang tegas untuk membenahi permasalahan yang selama ini mendera perusahaan.
Diketahui, LPEI belakangan kembali disorot usai banyak debitur yang mengajukan gugatan hukum. Setidaknya ada 117 kasus yang menyeret LPEI, berdasarkan data direktori putusan MA. Kreditur di berbagai daerah termasuk Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta Pusat menyoal LPEI ke pengadilan negeri.
Diduga, ada oknum yang memainkan aset jaminan debitur dan mengkondisikan agar seolah terjadi kredit macet sehingga agunan bisa dieksekusi atau dilelang) dengan harga semena-mena di bawah harga pasar yang wajar.
Seruan untuk membenahi LPEI semakin menyeruak di kalangan masyarakat. Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (APMMI) sudah melakukan demonstrasi di depan gedung Kemenkeu belum lama ini menuntut usut tuntas governansi LPEI.
Lalu Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Keadilan Rakyat (Gemapara) juga unjuk rasa di tempat yang sama menuntuk pengusutan oknum yang diduga melakukan kesalahan.
Hingga saat ini pihak LPEI belum dapat dikonfirmasi kendati wartawan berusaha untuk menghubungi nomor yang tersedia.